Penanganan Konflik dalam Politik Luar Negeri Indonesia di Era Jokowi: Palestina-Israel, Myanmar, Ukraina, Afghanistan, Laut Tiongkok Selatan
Conflict Resolution in Indonesian Foreign Policy in the Jokowi Era: Palestine-Israel, Myanmar, Ukraine, Afghanistan, and the South China Sea
Selama dua periode pemerintahan Presiden Jokowi, Indonesia telah memainkan peran aktif dalam upaya mengatasi berbagai konflik di dunia. Sejalan dengan identitas Indonesia sebagai mediator, Presiden Jokowi mengunjungi Ukraina dan Rusia setelah perang meletus di antara kedua negara tersebut. Dalam krisis Myanmar, Indonesia memanfaatkan pengaruhnya sebagai ketua ASEAN untuk "meletakkan dasar" bagi penyelesaian konflik di masa yang akan datang. Dan baru-baru ini, Presiden Jokowi melakukan advokasi yang tegas untuk melahirkan gencatan senjata, perlindungan warga sipil, dan "two state solution" pada konflik Palestina Israel.
Sesi ini akan mendiskusikan terkait mengapa terlepas dari inisiatif-inisiatif Indonesia pada berbagai konflik, para kritikus masih beranggapan bahwa respon Indonesia masih bersifat sporadis dan tidak memadai. Sesi ini juga akan mendiskusikan secara mendalam mengenai seberapa baik Indonesia saat ini menjalankan mandat konstitusionalnya untuk berkontribusi dalam membentuk dunia yang damai dan berkeadilan sosial.
During the two terms of President Jokowi's administration, Indonesia has played an active role in efforts to address conflicts in various parts of the world. To offer Indonesia’s services as mediator, President Jokowi visited both Ukraine and Russia soon after war broke out between the two countries. On the crisis in Myanmar, Indonesia leveraged its ASEAN chairmanship in 2023 “to lay the foundation” for its peaceful resolution in the future. And most recently, President Jokowi carried out a vigorous advocacy for a ceasefire in the Palestine-Israel conflict, the protection of civilians and the two-state solution as the only way to long-term peace and security for both countries.
The panel discussion during this session will probe why in spite of these initiatives critics still deem Indonesia’s responses to conflicts as sporadic and insufficient. There will also be a discussion in depth on how well Indonesia today is carrying out its constitutional mandate of contributing to the shaping of a world of lasting peace and social justice.
